9:12 am - Thursday November 27, 2014

Perda Keagamaan Tak Lagi Bergigi

Written by | January 3, 2013 | 0
Single content advertisement top

BULUKUMBA, RS – Kabupaten Bulukumba pernah dikenal dengan crash program keagamaannya. Daerah berjuluk Butta Panrita Lopi ini memiliki empat peraturan daerah keagamaan yang mengatur tentang masyarakatnya agar senantiasa membangun nuansa Islami. Karena regulasi ini, Bulukumba dikenal hingga ke mancanegara.

Empat peraturan daerah keagamaan di Bulukumba, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, serta Perda Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pandai Baca Alquran. Regulasi ini merupakan aturan Pemkab Bulukumba yang pertama kalinya di Indonesia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Bulukumba, Tjamiruddin, Kamis, 3 Januari, mengatakan, peraturan daerah yang ditetapkan sejak 2003 lalu ini pernah membawa nama harum Kabupaten Bulukumba. Sejumlah apresiasi dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan terkait dengan hadirnya empat Perda itu. Selain regulasi Islami yang pertama di Indonesia, aturan ini juga dianggap dapat menekan tindak kriminalitas di Bulukumba.

Awal pelaksanaannya, kata dia, regulasi-regulasi ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Minuman keras sangat dijaga ketat peredarannya. Semua pegawai negeri sipil yang muslimah diwajibkan menggunakan pakaian muslim. Bahkan, pegawai yang tidak pintar mengaji akan dipersulit pengangkatannya.

Sayangnya, seiring berjalannya waktu regulasi ini mulai kendur. Sejumlah aturan yang sudah disepakati bersama-sama mulai ditinggalkan. Beberapa pelanggaran yang terjadi bahkan tidak diketahui sanksinya. Regulasi ada, tapi seperti tidak bergigi.

“Kalau orang disini bilang, hidup tidak, matipun juga tidak. Karena regulasinya kan ada, tapi tidak berjalan,” jelasnya.

Dia menambahkan, awal regulasi ini ditetapkan, sebanyak 11 desa di Kabupaten Bulukumba dijadikan sebagai percontohan. Termasuk di Desa Padang, Kecamatan Gantarang. Sejumlah universitas dan pemerintah dari luar Kabupaten Bulukumba pun datang untuk studi banding di desa-desa ini. Tidak hanya itu, regulasi ini juga dilirik oleh sejumlah instansi mancanegara. Beberapa diantaranya berasal dari New York, Amerika Serikat dan Jepang.

“New York dan Jepang pernah studi banding ke Bulukumba untuk mempelajari Perda Keagamaan ini,” jelas dia.

Saat ini, untuk mengembalikan kejayaan regulasi ini, MUI Bulukumba kembali mengajak semua elemen masryakat Bulukumba untuk bersama-sama mengawasi Perda ini. MUI, bersama Kementrian Agama, Bulukumba sudah melakukan upaya pendekatan terhadap pejabat pemerintah agar bisa kembali menegakkan perda-perda itu.

“Kita sudah bertemu dengan DPRD dan Bupati. Kita membahas bagaimana agar regulasi yang pernah membawa nama harum Bulukumba ini dikembalikan fungsinya,” jelas dia.

Anggota DPRD Bulukumba, Andi Mauragawali mengatakan, perda keagamaan yang tergabung dalam crash program pemerintah Kabupaten Bulukumba memang telah mengalami degradasi. Dia mengatakan, akhir-akhir ini Perda keagamaan yang pernah membuat kabupaten Bulukumba sebagai ikon keagamaan di Indonesia sudah mulai luntur. Dia menilai, lunturnya fungsi regulasi ini terjadi lantaran kurangnya pengawalan yang dilakukan oleh semua stake holder yang terkait. “Kami berharap semua kembali menegakkan perda-perda ini,” jelas dia.

Apakah regulasi ini perlu dihapus? Andi Mauragawali menilai pada dasarnya, regulasi ini sangat mendukung sistem pemerintahan yang baik. Berbeda dengan sejumlah peraturan daerah lainnya yang rencananya akan dihapus di 2013 ini. Dia mengatakan, saat ini, Kemendagri berencana melakukan penghapusan sekira 12 ribu Perda di Indonesia. Perda-perda ini dianggap dapat mengganggu investasi ke daerah yang bersangkutan.

“Kalau perda kita itu beda. Perda keagamaan di Bulukumba tidak menganggu rencana investasi di Bulukumba. Perda ini sifatnya hanya program keagamaan dan peningkatan moral,” jelasnya.

Meski demikian, ketua Fraksi Bulukumba Bersatu di DPRD Bulukumba ini mengatakan, legislatif masih melakukan evaluasi terhadap empat perda keagamaan itu. Dia mengaku masih mencari titik lemah yang membuat perda-perda ini tidak bergigi.

“Kita memang melakukan evaluasi, apakah penegakan perda ini yang tidak dipahami atau memang sosialisasinya yang belum dipahami,” jelas Andi Mauragawali.

Salah satu celah yang ditemukan oleh legislatif mengenai Perda ini adalah pengawasan minuman keras. Dia mengatakan, Perda ini memberikan pengecualian terhadap kawasan wisata Tanjung Bira. Padahal, Tanjung Bira masih merupakan satu wilayah dengan kabupaten Bulukumba. Hal ini, kata dia, juga menjadi bagian yang melemahkan perda-perda ini.

“Kenapa di Bira minuman keras diperbolehkan? padahal Bulukumba dan Bira masih satu kesatuan,” jelas dia.

Kepala Bidang pemberitaan Humas dan Protokol Pemkab Bulukumba, Asrul Sani mengatakan, program ini masih tetap berjalan di Bulukumba. Dia mengatakan, program keagamaan ini sangat berbeda dengan program syariat Islam. Hanya saja, memang perda-perda ini sangat menekankan terhadap regulasi yang bernuansa muslimah.

Dia menambahkan, saat ini tidak ada ukuran kuantitaif yang mengatakan bahwa regulasi ini sudah mulai kendur. Secara teknis, Pemkab Bulukumba tetap menjalankan sejumlah kegiatan yang sifatnya kerohanian. Salah satu contohnya adalah penambahan insentif guru mengaji setiap tahunnya. Tahun ini, insentif guru mengaji sudah mencapai Rp150 ribu per bulan atau naik dari Rp100 ribu per bulan di tahun sebelumnya.

“Kita juga tetap memberikan sanksi terhadap PNS yang tidak tahu mengaji. Mereka yang tidak lulus mengaji akn ditunda penerbitan SK-nya,” jelasnya. (eka/ars)

Single content advertisement bottom
Rubrik: Metro Bulukumba, Panrita Lopi

No comments yet.

Leave a Reply