Beranda Pilkada Pangkas Tahapan, KPUD Masih Terkendala Anggaran

Pangkas Tahapan, KPUD Masih Terkendala Anggaran

Jumat, 5 Juni 2020, 8:13 WITA

JAKARTA, RADAR SELATAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyurati seluruh pemerintah daerah untuk tidak menggunakan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penanganan Covid-19. Harus digunakan untuk Pilkada.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bachtiar mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang diberikan pemda ke KPU harus digunakan sesuai peruntukannya. Alokasi anggaran untuk pilkada tidak boleh digunakan untuk penanganan covid-19.

Sesuai arahan Mendagri, kata dia, anggaran tersebut bukanlah untuk penanganan. Apalagi pencegahan virus covid-19. Karena itu, pihaknya segera menyurati daerah. Melalui surat itu, seluruh pemerintah daerah bisa menaati ketentuan yang sudah ada. Pilkada sudah semakin dekat. Tahapannya sudah dimulai, Senin, 15 Juni.

“Kami berharap daerah bisa mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini. Termasuk kebutuhan anggaran oleh KPU sesuai dengan perjanjian hibah daerah yang telah ditetapkan,” jelasnya, kemarin.

Sementara itu, data dari KPU, masih ada beberapa daerah yang ternyata belum menerima secara utuh anggaran perjanjian hibah pilkada. Bahkan ada KPU di daerah yang sama sekali nihil menerima transfer dari pemda setempat.
Di Sulsel, kejadian itu menimpa KPUD Kabupaten Maros. Sampai saat ini, mereka belum menerima transfer dana dari daerah untuk pilkada. Bachtiar pun berharap, kebutuhan tersebut segera dipenuhi oleh daerah, untuk kelancaran kerja-kerja KPU.

Terkait kebutuhan tambahan, ia menilai ada beberapa subsidi silang yang bisa dilakukan untuk setiap tahapan. “Kondisi objektifnya memang pilkada harus menggunakan protokol kesehatan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih sulit memenuhi kebutuhan daerah dengan anggaran yang dipangkas. Salah satu harapannya adalah pemerintah daerah. Pemda diharap bisa memenuhi anggaran sesuai perjanjian hibah.

Terlepas dari itu, diakuinya, memang ada beberapa tahapan pilkada yang mengalami penyesuaian dengan kondisi yang ada. Seperti memangkas aktivitas tatap muka, hingga menghapus kampanye besar (akbar) para kandidat.

“Tetapi, subsidi itu masih sulit menutupi kebutuhan anggaran,” tambahnya.

Tambah Anggaran

Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya mengutarakan, 12 KPU yang akan menggelar Pilkada sementara melakukan penyusunan anggaran. Penambahan anggaran ini akan disesuaikan untuk penerapan standar protokol kesehatan. Item belanja pun akan disesuaikan dengan model baru.

Misalnya, kata dia, model tatap muka untuk sosialisasi KPU dan sejumlah kegiatan lainnya yang berpotensi diubah. “Ini sifatnya penyesuaian. Ada beberapa hal yang harus kami revisi karena kondisinya tak normal. Semangat dari demokrasi itu tetap ada,” jelasnya.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir tak menampik anggaran Pilkada 2020 akan membengkak. Jumlahnya tak sedikit. “Tetapi, kami belum tahu harus komunikasi dengan Pemda atau APBN. Komunikasi ke KPU RI juga sudah dilakukan. Intinya kemungkinan ada penambahan anggaran,” ujarnya.

Dijelaskannya, menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi alasan bagi KPU membutuhkan porsi anggaran lebih besar. Khususnya terkait wacana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan. “Paling terasa ada paling bawah. Perbanyak TPS. Itu kalau mau tidak terlalu banyak pemilih di TPS, ya, jadi TPS harus diperbanyak. Kalau itu, pasti mahal,” jelasnya.

Selain itu, sesuai instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19, juga berdampak meningkatkan anggaran. Termasuk, Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyelenggara.

Di tempat lain, Pelaksana Harian Sekretaris KPUD Kota Makassar, Asrar Marlang mengaku, anggaran Rp78 miliar yang menjadi kesepakatan NPHD antara KPU dengan Pemkot Makassar masih utuh dalam rekening KPU. Pihaknya tengah menyusun kembali penggunaan anggaran sambil menunggu petunjuk akhir dari KPU RI. Termasuk dari Kementerian Keuangan untuk penggunaannya.

“Anggarannya masih ada di rekening KPU. Pada dasarnya kami di Makassar tetap menunggu dahulu dari pusat terkait sekaitan penggunaan anggarannya,” katanya. Ia pun menyadari, Pilkada digelar tahun ini tentu ada beberapa item belanja tambahan yang harus disiapkan mengingat penerapan protokol kesehatan mencegah Covid-19.

Potensi Pelanggaran

Di tempat lain, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla menerangkan, apabila pemerintah tetap bertahan agar pilkada digelar tahun ini dikhawatirkan menimbulkan banyak risiko. Rawan. Risiko yang mungkin terjadi bisa saja datang dari kesiapan KPU. Kemudian, sistem pengawasan, kesiapan calon, parpol ditambah masyarakat.

Faktor pertama kali menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan, diakuinya menjadi pemicu. Beragam risiko pelanggaran bisa muncul.

“Tantangannya berat. Karena situasi covid-19 yang masih mengancam. Belum ada vaksinnya. Jadi, bisa berdampak ketidakpastian atas proses pilkada ke depan. Jika ditunda, maka lebih mudah untuk dipersiapkan mekanisme proseduralnya. Minimal sampai semester awal 2021,” sambungnya.

Jaminan pilkada jika dilakukan 2020, diperhadapkan tantangan kondisi kesiapan maksimal. Berbagai risiko akan diihadapi, sejumlah titik rawan yang krusial, antara lain, misalnya kesiapan instrumen aturan yang dibuat KPU dan Bawaslu. “Dan penjabarannya. Apalagi nanti butuh sosialisasi dan penegakan hingga tingkat bawah,” jelasnya.

“Termasuk jaminan partisipasi politik. Target partisipasi pemilih menjadi tanda tanya. Selama situasi covid-19, masyarakat ada kecenderungan merosot atensinya ke masalah politik. Ada ancaman apatisme pemiih yang pilkada, setelah sekian lama tercekam dan dituntut mengurangi interaksi sosial. Padahal keberhasilan pemilu salah satunya ada di angka partisipasi politik,” tutupnya. (ful)