Beranda Bulukumba Akui Ada Amplop Berisi Uang, Gakumdu Hentikan Kasus Dugaan Money...

Akui Ada Amplop Berisi Uang, Gakumdu Hentikan Kasus Dugaan Money Politic

•  Penulis : | Sabtu, 21 November 2020, 11:45 WITA

Tim Gakumdu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaaan dan Bawaslu saat jumpa pers, Sabtu 21 November 2020.

BULUKUMBA, RADARSELATAN.CO.ID – – Masih hangat di ingatan viralnya video bagi-bagi amplop yang dilakukan salah satu relawan Pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati Bulukumba, yang terjadi pada 14 November 2020 lalu, di Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kini kasusnya telah dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), dengan alasan pelaku telah menghilang.

Advertisement

Dalam video yang berdurasi 2 menit 33 detik itu, menujukkan adanya seorang perempuan membagikan amplop berwarna putih kepada warga yang hadir dalam suatu pertemuan yang diduga dilakukan relawan salah satu paslon.

Belakangan, hasil temuan Panwascam Kecamatan Herlang, terkuak kalau ada dugaan money politik karena ditemukannya alat bukti berupa amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu dan contoh surat suara bergambar pasangan calon nomor urut 4.

Hal itu juga dikuatkan hasil rapat Gakumdu, yang melibatkan tiga unsur yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu.

Pelaksana Harian, Kasat Reskrim, Ipda Muhammad Dasri, yang juga salah satu Anggota Gakumdu mengatakan dalam kasus ini diakui sudah ada bukti permulaan, hanya saja pihaknya dibatasi waktu sesuai aturan dalam UU Pemilukada.

“Betul jadi amplop itu berisi uang, kalau di kami itu sudah menenuhi bukti permulaan yang cukup untuk bisa dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Isi uangnya pecahan Rp50 ribu, dengan contoh surat suara paslon nomor 4,” beber Anggota Gakkumdu yang juga Pelaksana Harian Kasat Reskrim, Ipda Muhammad Dasri, dalam keterangan Persnya belum lama ini.

Ipda Muhammad Dasri yang ditanya soal cepatnya Gakkumdu menutup kasus tersebut sedang belum memasuki batas waktu yakni 14 hari masa proses kasus, Pihaknya menerangkan bahwa Undang-Undang Pemilu, dan Pemilukada berbeda. Di UU Pilkada tidak ada in absentia.

Menurut dia, penanganan pidana pilkada menganut asas cepat, di mana penanganannya harus selesai dalam 14 hari. Ia menjelaskan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran harus dihadirkan dan dimintai keterangan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

“Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan, perkara yang ditangani harus dihentikan karena kedaluwarsa,” terangnya, Sabtu 21 November 2020.

Sebelumnya, Anggota Gakumdu, yang juga Komisioner Bawaslu, Bakri Abubakar menerangkan kasus dugaan bagi-bagi amplop yang viral dalam vidio dihentikan. Itu setelah sentra Gakumdu Bulukumba menggelar rapat pembahasan kedua terkait dengan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan relawan paslon Nomor Urut 4.
Dia menjelaskan, dalam rapat yang digelar di Kantor Bawaslu Bulukumba, Kamis (19/11/20) lalu itu, berlansung alot. Dimulai pukul 21.00 hingga 23.35 wita. Bawaslu dan Penyidik Kepolisian serta Kejaksaan berbeda pandangan terkait pasal 187 A Undang – Undang 10 Tahun 2016 berkaitan dengan politik uang.

“Bawaslu Bulukumba berdasarkan kajian hukum, bukti–bukti dan fakta klarifikasi saksi serta barang bukti berupa video, contoh kertas suara dan uang Rp50 ribu menyimpulkan telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya terkait politik uang. Kasus ini diduga dilakukan oleh seseorang yang berinisial AN pada saat kampanye tatap muka di Desa Borong Kecamatan Herlang dengan membagi-bagikan amplop berisi uang dan contoh kertas suara paslon Nomor 4,”papar Bakri.

Sementera pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan punya pandangan yang berbeda. Baik kepolisian maupun kejaksaaan menyimpulkan kasus tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan terlapor tidak memenuhi klarifikasi dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. Menurut Bakri, Terkait dengan politik uang dalam Pilkada tahun 2020 termasuk tindak pidana pemilihan sehingga pintu masuknya wajib melalui Sentra Gakkumdu.

“Penegakan politik uang bukan kewenangan tunggal Bawaslu akan tetapi juga ada peran kepolisian dan kejaksaan, sehingga kasus dugaan poltik uang tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Yang terlapor itu dua orang yakni JT dan AN,” paparnya.(*)