Beranda Opini Industri Halal

Industri Halal

Rabu, 13 Januari 2021, 17:31 WITA

Oleh: Mujahidin

KEBUTUHAN umat manusia dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa menjadi hal yang sangat urgen untuk menjadi perhatian, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Hal yang menarik adalah bahwa umat islam ada kriteria barang dan jasa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Hal ini berkaitan erat dengan kehalalan suatu produk baik barang mapun jasa. Kehalalan suatu produk bisa ditinjau dari zatnya atau disebut dengan haram lizaatih ataupun dari prosesnya atau haram lighairih, misalnya barang yang haram dari segi zatnya adalah babi, anjing, dll, sedangkan dari prosesnya adalah barang tersebut halal zatnya namun telah mengalami proses yang menimbulkan adanya kemudharatan seperti proses transaksi dengan riba dll.
Al-Quran dan hadis sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ada beberapa jenis makanan yang diharamkan, sedangkan selebihnya adalah halal sehingga sangat mudah untuk mengetahuinya. Namun yang terkait dengan haram karena prosesnya memang membutuhkan pemahaman terhadap fikih dan ushul fikih serta qawaid fiqhiyyah, sehingga biasanya akan merujuk kepada fatwa-fatwa dari Lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Di Indonesia sendiri untuk fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Di Indonesia masyarakat mulai mengembangkan industri halal mulai dari makanan dan minuman halal, sampai kepada wisata halal. Hal ini lumrah karena Indonesia sendiri memang negara dengan mayoritas muslim terbesar dunia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data Global religious future, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa (Kusnandar, 2019)
Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang potensial terhadap pengembangan halal industri di dunia. Halal industri sendiri menjadi kebutuhan umat manusia sekarang ini. Kehalalan suatu produk menjadi sangat penting bagi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan nilai-nilai agama yang dianut. Bahkan kehalalan suatu produk terkadang menjadi perbincangan yang sensitif, bila terjadi adanya kontroversi terhadap suatu makanan maka akan menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam sudah melihat peluang untuk pengembangan industri halal ini mulai berbenah untuk memberikan produk serta layanan yang halal bagi masyarakatnya. Melalui undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal kemudian diturunkan dalam PMA No 26 tahun 2019 yang mewajibkan semua produk harus bersertifikat halal dengan diberikan waktu 5 tahun untuk pegajuan sertifikat halal dimulai 17 oktober 2019 dimulai dari makanan dan minuman sedangkan untuk selain makanan dan minuman itu dimulai tanggal 17 oktober 2021.
Komitmen ini adalah respon dari undang-undang yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Sosialisasi sudah dilakukakan oleh pihak kementerian dan pihak yang terkait seperti MUI, sertifikasi produk halal bukanlah merupakan sesuatu yang baru karena ini sudah berjalan lama dan ditangani oleh majelis ulama indonesia (MUI). Namun setelah adanya PMA maka kewenangan sertifikasi berada dibawah kementerian agama, tetapi pengelola sertifikasi termasuk pemeriksaan dan sidang terkait kehalalan suatu produk masih dilaksanakan oleh majelis ulama indonesia (MUI).
Perkembangan dunia yang semakin pesat ini membuat terjadinya perlombaan industri yang masif dalam rangka dunia yang memasuki era revolusi industri 4.0 menuju era revolusi industri 5.0 hal ini memunculkan variasi industri yang semakin beragam diikuti dengan pola dan gaya hidup masyarakat yang konsumerisme. Indonesia juga mengembangkan berbagai industri di berbagai bidang termasuk industri halal.
Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) (KBBI, 2019). Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam.
Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalalnya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal.
Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU No 33 tahun 2014). Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah.
Keenam sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal (State of the Global Islamic Economy, 2018).
Halal by Design (HbD) adalah sebuah konsep pendekatan dalam merancang untuk memproduksi bahan ataupun produk halal. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh Prof.Dr. Slamet Ibrahim DEA., APT (Guru Besar Sekolah Farmasi ITB-Ketua Halal Center Salman ITB), pada kuliah Halal di GSG Salman pada 23 Februari 2019. Halal by Design diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan halal, produksi halal dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal sesuai syariat Islam.***