Beranda Bulukumba ‘Orang Dalam’ Perkuat Jejaring Narkoba?

‘Orang Dalam’ Perkuat Jejaring Narkoba?

•  Penulis : | Jumat, 22 Januari 2021, 19:54 WITA

Sopyan Tamrin (Sosiolog UNM)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah penyimpangan sosial yang masih belum dapat teratasi secara maksimal di Kabupaten Bulukumba. Dalam dua pekan terakhir pada awal Januari 2021 ini saja Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba telah mengungkap sedikitnya 3 kasus narkoba.
Dan dari 3 kasus tersebut terdapat 9 orang diantaranya yang tersangka termasuk salah satu adalah oknum anggota Polisi sendiri.
Sejumlah kasus yang terjadi dua pekan terakhir ini diantaranya, pertama kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum polisi yang terungkap pada 7 Januari 2021. Di mana dalam kasus ini terdapat 5 orang yang ditersangkakan, 4 orang sipil dan seorang oknum polisi.
Kedua, pada 13 Januari 2021 Polisi kembali menangkap 3 orang pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada kasus ini Polisi berhasil mengamankan 14 sachet plastik berisi sabu dari tangan ketiga tersangka.
Ketiga, Polisi kembali mengamankan salah seorang pria berinisial SK (56) yang juga diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, pada Sabtu, 16 Januari 2021.
Berkaitan dengan masalah maraknya masalah narkoba khususnya di Kabupaten Bulukumba, menurut salah seorang Sosiolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Sopyan Tamrin, masalah maraknya kasus narkoba disebabkan oleh beberapa faktor.

Pria yang aktif sebagai dosen Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNM ini menguraikan, faktor penyebab maraknya kasus narkoba antara lain, pertama, masalah narkoba telah membentuk jejaring sosial yang kuat di masyarakat.

Tetapi, selama ini menurutnya penegak hukum atau penyelenggara kebijakan menumpas kasus narkoba hanya pada jejaring-jejaring kecilnya.

Sudah menjadi rahasia umum, kata Sopyan, maraknya kasus narkoba tidak terlepas dari semakin menguatnya jejaring distributor, dan distributor umumnya diperkuat dengan adanya intervensi ‘Orang Dalam’.

“Kasus narkoba yang kerap melibatkan oknum polisi merupakan bukti bahwa kuatnya jejaring narkoba karena ada oknum (penegak hukum) yang turut mengambil peran,” cetusnya.

Pada penjelasannya ini, Sopyan lebih menyoroti masalah narkoba khususnya di Kabupaten Bulukumba terjadi tidak terlepas dari tidak maksimalnya penegakan hukum. Atau aparat penegak hukum tidak mampu menumpas kasus narkoba sampai ke jaringan terbesarnya.

Faktor selanjutnya menurut Sopyan adalah faktor lingkungan antara lain lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial secara umum.

Peran keluarga merupakan lingkaran inti atau merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dalam internalisasi nilai-nilai budaya atau moral sosial. Sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba mesti dilihat dan dipelajari bagaimana latar belakang keluarganya.

“Sosialisasi pencegahan penyimpangan sosial atau soal bahaya narkoba dapat dimulai dari lingkungan keluarga,” terangnya.

Lingkungan sosial, dalam hal ini peran pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait kehidupan sosial. Secara normatif, pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat.

Untuk masalah narkoba, pemerintah khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba harus mengambil peran ekstra dalam mencegah dan menanggulangi narkoba.

Program pencegahan dapat dimulai dengan sosialisasi, memanfaatkan semua perangkat untuk memaksimalkan sosialisasi termasuk dalam dunia pendidikan. Selain pendidikan karakter Pancasila dan keagamaan, masalah narkoba juga dapat dicegah dengan memperkuat pengetahuan lokal atau kearifan lokal.

“Selain itu, untuk penanggulangannya sudah sepatutnya pemerintah menyediakan infrastruktur seperti panti rehabilitasi untuk pecandu narkoba, sistemnya (sistem rehabilitasi) sudah ada tinggal bagaimana pemerintah memaksimalkan itu,” jelasnya.

Terakhir, Sopyan menyarankan, jika masalah narkoba ingin diselesaikan secara serius. Perlu diadakan kajian hingga riset secara mendalam terkait kecenderungan setiap pelaku.

Menurutnya, pelaku memiliki kecenderungan atau latar belakang yang berbeda, sehingga solusi yang dihadirkan tentu akan berbeda pula atau tergantung bagaimana kecenderungan pelaku. ***