Beranda Bulukumba Soal Pupuk di Bulukumba, Fahidin: Tidak Langka, Stok Kita Banyak

Soal Pupuk di Bulukumba, Fahidin: Tidak Langka, Stok Kita Banyak

Rabu, 13 Januari 2021, 6:55 WITA

Suasana RDP soal pupuk di Komisi B DPRD Bulukumba.

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Soal kelangkaan pupuk yang dikeluhkan warga terjawab usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B dengan Dinas Pertanian, kepolisian, distributor, pengecer dan kelompok tani, di DPRD Bulukumba, Selasa 12 Januari 2021. Komisi B melaksanakan RDP dengan memanggil semua pihak yang terlibat untuk menjawab persoalan pupun di masyarakat.
“Setelah RDP terjawab bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan. Pupuk kita tersedia. Bahkan stok pupuk di Bulukumba jauh lebih besar dibanding tahun lalu,” tegas Fahidin, Ketua DPC PKB Bulukumba. Dari data yang ada, ketersediaan pupuk dari 2020 ke 2021 luar biasa kenaikannya. “Pertambahannya besar sekali. Bulukumba tidak mnegalami kelangkaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi,” tambahnya.
Lalu kenapa ada yang mengatakan pupuk langka? Pertama, karena Dinas Pertanian Provinsi Sulsel baru mengeluarkan SK pendistribusian pupuk pada 6 Januari 2021. Tiga jam setelah SK keluar, Dinas Pertanian Bulukumba langsung mengeluarkan SK untuk distribusi. “Jadi sesungguhnya pupuk itu sudah ada di gudang, hanya kemarin tertahan menunggu SK dari provinsi. Karena pupuk subsidi untuk kelompok tani tidak bisa didistribusikan kalau SK -nya tidak ada,” tambah Fahidn.
Untuk itu, setelah SK terbit, semua distributor langsung diminta menyalurkan pupuk ke pengecer. “Kelemahannya memang ada karena Dinas Pertanian provinsi terlambat mengeluarkan SK terkait distribusi. Sedangkan petani ada yang sudah menanam 10 hari bahkan 16 hari lamanya,” terang Fahidin.
Khusus pupuk subsidi, Fahidin mengingatkan bahwa diberikan dengan aturan dan pengawasan. “Pupuk subsidi hanya untuk yang berhak. Tidak diberikan kalau bukan kelompok tani yang masuk dalam daftar,” katanya.
Untuk itu, Fahidin meminta Dinas Pertanian Bulukumba untuk gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Siapa-siapa yang berhak dan apa yang harus dilakukan. Sekarang katanya, ada berbagai kemudahan. Karena cukup bawa KTP dan dicocokkan datanya, petani sudah bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Soal edukasi juga penting. Masyarkat juga harus diberi pemahaman misalnya, ada pupuk jenis tertentu yang tidak perlu diberikan kepada tanaman palawija,” ujar Fahidin. Ia juga mengingatkan bahwa perlu ada upaya maksimal dari kita semua untuk memantau penyaluran pupuk agar sampai ke petani yang benar-benar berhak.
Mengenai adanya informasi pupuk dijual di atas HET, ia tegaskan hal tersebut sama sekali tidak boleh. “Tidak boleh jual di atas harga HET. kalaua da yang ditemukan menjual di atas harga HET khusus subsidi maka bisa dipidana,” tambahnya. ***