Beranda Bulukumba Bulukumba Darurat Pernikahan Usia Anak, ICJ Dorong Pemda Segera Susun Renstra...

Bulukumba Darurat Pernikahan Usia Anak, ICJ Dorong Pemda Segera Susun Renstra PPA

Sabtu, 20 Februari 2021, 9:31 WITA

Lusia Palulungan (ICJ) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel, Fitria Zainuddin saat pertemuan di Kantor DPPPA Bulukumba, Jumat 19 Februari 2021.

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Institute of Community Justice (ICJ) mendorong Pemkab Bulukumba segera menyusun dokumen Rencana Strategis Pencegahan Perkawinan Anak (PPA), yang saat ini menjadi prioritas di Bappenas. Untuk mempercepat penyusunan Renstra ini, tim ICJ hadir di Bulukumba, Jumat 19 Februari 2021 dan bertemu dengan instansi terkait, serta pemangku kepentingan.
Pertemuan yang digelar di aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bulukumba, disepakati untuk dibentuk tim yang akan mempersiapkan dokumen Renstra dan disesuaikan dengan RPJMD kabupaten yang akan direvisi pasca Pilkada baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap kalau perkawinan usia anak di Bulukumba, trennya terus meningkat. Terutama di masa pandemi Covid-19.
“Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulsel yang menjadi proritas untuk kami dampingi,” ujar Lusia Palulungan dari ICJ. Ia juga mengatakan, selama ini banyak sekali persoalan spesifik tentang perkawinan anak yang terjadi di Sulsel. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi semua sektor untuk menekan angka perkawinan anak di semua wilayah.
Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel, Dr Fitria Zainuddin menambahkan, dari laporan yang ada, Bulukumba sudah bisa dikatakan darurat perkawinan anak. “Karena pentingnya strada ini, makanya daerah diminta untuk segera bergerak cepat,” katanya. Target utamanya kata Fitria adalah penurunan angka perkawinan anak. Kalaupun pada kasus tertentu sudah terlanjur terjadi pernikahan, maka harus ada layanan untuk penguatan anak pasca perkawinan.
Hal yang menarik dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya pelibatan media dalam setiap tahapan renstra. “Penting melibatkan media sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menjadi bagian dalam tahapan dan pendekatan untuk pelaksanaan strada pencegahan perkawinan anak,” tegas Lusia.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala DPPPA Bulukumba, Ketua PA Bulukumba, perwakilan dari Kemenag, Disdukcapil, Kominfo, Bappeda, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) DPPPA Bulukumba. ***