Beranda Bulukumba Kasus Jampersal; Dari Anggaran 3,3 M, Hanya 1 M yang Dapat...

Kasus Jampersal; Dari Anggaran 3,3 M, Hanya 1 M yang Dapat Dipertanggungjawabkan

•  Penulis : | Rabu, 3 Maret 2021, 7:24 WITA

Andi Thirta Massaguni (Kasi Pidsus Kejari Bulukumba)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba menemukan indikasi dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran (TA) 2019.

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni, mengungkapkan dari total anggaran Jampersal yakni Rp 3,3 Miliar, hanya kurang dari 1 Miliar anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kurang dari 1 Miliar yang ada pertanggungjawabannya. Selebihnya tidak ada,” ungkapnya, saat dikonfirmasi RADAR SELATAN di Lobi Kantor Kejari Bulukumba, Senin, 1 Maret 2021.

Kendati demikian, lanjut Thirta, jumlah pasti kerugian negara dari dugaan korupsi dana Jampersal ini akan diaudit dan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami telah memohon ke BPK RI untuk melakukan audit, tapi belum ada respon dari BPK. Kabarnya di BPK sementara ada pergantian pimpinan,” katanya.

Untuk pihak Kejari Bulukumba sendiri, menurut Thirta, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Jampersal. “Kalau sejauh ini keterangan yang kami butuhkan sudah cukup, sudah ada sekitar 40 saksi diperiksa,” paparnya.

Selain dari kasus Jampersal, juga terjadi indikasi penyelewengan anggaran BOK di Dinkes Bulukumba. Bahkan indikasi kerugian negara dari kasus tersebut jauh lebih besar dari kasus Jampersal. Untuk kasus BOK diindikasi merugikan negara lebih dari Rp 10 M. Kasus ini masih ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba.

Diketahui, telah ada hasil audit dari BPK RI atas dugaan penyelewengan anggaran BOK ini. Selanjutnya, pihak Polres Bulukumba akan melakukan gelar penetapan tersangka. Kendati demikian, belum ada informasi dari pihak kepolisian kapan gelar akan dilaksanakan. Gelar perkara penetapan rencananya akan dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). ***