Beranda Bulukumba Parpol Oposisi Siap Kawal Pemerintahan

Parpol Oposisi Siap Kawal Pemerintahan

•  Penulis : | Rabu, 3 Maret 2021, 22:01 WITA

Fahidin HDK

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Sejumlah partai yang tidak menjadi bagian dari pengusung Andi Utta-Edy Manaf mengaku akan tetap mengawal pemerintahan bertegline Harapan Baru itu. Ketua DPC Hanura, Muh. Zabir Ikbal misalnya ia mengaku momentum Pilkada telah usai. Saatnya bahu membahu dalam membangun Bulukumba. Olehnya tak ada oposisi ataupun koalisi yang ada hanyalah sinergitas.

“Kecuali pemerintahan otoriter dan tidak pro rakyat. Tentu rakyat sendiri akan melawan, kita dari partai politik akan mengawal itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua PKB Bulukumba, Fahidin Hdk mengaku PKB akan tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah. Baginya juga tak ada koalisi ataupun oposisi, namun jika terjadi kekeliruan menjalankan amanah rakyat pasti PKB ingatkan. Sebaliknya jika istiqomah berjuang dan menghadirkan pemerintahan yang baik dan melayani rakyat, maka PKB siap bekerjasama.

“Bahkan PKB bersedia menjadi garda terdepan memastikan tidak ada rongrongan politik interest dan transaksional. Kalau tidak ingin dikritik PKB, silahkan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Senada juga disampaikan, Ketua DPD NasDem Bulukumba, Arum Spink. Dia menerangkan, di pemerintahan daerah tidak dikenal istilah koalisi dalam pemerintahan daerah pula tidak ada pengisian jabatan dan posisi struktural kecuali diisi oleh aparatur yang berlatar belakang ASN.

“Sikap kami adalah menjalan fungsi-fungsi kontrol secara resmi melalui fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Bulukumba. Kami tentu akan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Andi Utta dan Andi Edy. Juga akan memberikan kontribusi pemikiran atas sejumlah hal dan fenomena di Bulukumba,” katanya.

Pipink mengatakan, dalam posisi pemerintahan, NasDem menyebut diri sebagai mitra kritis selama pemerintahan 3,5 tahun ini. Jika kebijakannya berpihak dan pro rakyat, maka NasDem yang akan terdepan mengawal kebijakan tersebut. Bahkan akan bersama hingga di tingkat rakyat.

“Tapi ketika kebijakannya tidak berpihak, maka tentu kami juga yang terdepan untuk menolak dan mengkritisinya,” katanya.

Selain mengawal melalui jalur formal di DPRD, pihaknya juga akan mengawal di jalur non formal. Ia juga akan meminta waktu ke pemerintah kabupaten intens menggelar diskusi tiga bulan sekali. Forum itu akan dimanfaatkan memberi masukan, ide, gagasan dan saran demi kemajuan Bulukumba,” katanya. ***