Beranda Bulukumba Ada Pungutan Lain Selain Pembangunan Pagar

Ada Pungutan Lain Selain Pembangunan Pagar

•  Penulis : | Kamis, 8 April 2021, 16:48 WITA
Kadis Dagprin Bulukumba, Munthasir Nawir (depan kedua dari kiri) bersama Kepala Pasar Sentral, Amir (depan kanan) saat hadir pada rapat dengar pendapat di Ruang Komisi D DPRD Bulukumba, Kamis 8 April 2021.

* Klarifikasi Dugaan Pungli Pasar Sentral di DPRD

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus biaya pembangunan Pasar Sentral Bulukumba berlanjut di DPRD. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi D, pedagang yang menjadi korban saling bantah dengan Kepala Pasar, Amir.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK itu menghadirkan beberapa pedagang yang menjadi korban pungli. Hadir pula Kepala Dinas Perdaganan dan Perindustrian Bulukumba, Munthasir Nawir dan Kepala Pasar Sentral, Amir.

Salah satu pedagang, H Husain menceritakan, awalnya ia bersama beberapa pedagang lainnya dikumpulkan oleh kepala pasar untuk membicarakan rencana pembangunan pagar pasar. Pada pertemuan tersebut, kepala pasar meminta partisipasi pedagang untuk biaya pembangunan pagar sebesar Rp 3 juta per orang.

“Tapi waktu kepala pasar menagih, saya belum bisa membayar seluruhnya (Rp 3 juta, red). Tapi Kepala pasar menawarkan pembayaran secara cicil setiap bulan, kurang lebih Rp300.000. Katanya itu perintah dari Kadis Perdagangan,” ungkapnya.

Namun pada tagihan terakhir, lanjut H Husain, ia mendapat informasi bahwa pembangunan pagar pasar akan dibiayai pemerintah daerah. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi membayar.

“Jadi saya tidak membayar lagi karena katanya pembangunan pasar itu ada anggarannya,” bebernya.

Pedagang lainnya, Suwati mengaku telah membayar secara tunai sebesar Rp 3 juta kepada kepala pasar. Tidak hanya itu, ia juga dimintai pembayaran retribusi tambahan sebesar Rp 50 ribu per bulan sebagai konsekuensi karena tidak memiliki SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

“Lain juga itu biaya kebersihan Rp 20 ribu dan biaya keamanan Rp15 ribu pak. Saya bayar karena ingin taat pada aturan. Apalagi kepala pasar bilang ini perintah pak kadis (Kepala Dinas Perdagangan, red),”bebernya.

Menjawab pernyataan pedagang, Kepala Pasar Sentral, Amir secara tegas membantah menarik uang dari pedagang tanpa dasar.

“Saya memungut retribusi kepada pedagan yang belum memiliki SKRD. Saya tidak melakukan pungutan liar seperti yg mencul di media. Tapi yang saya tagih itu hanya yang belum memiliki SKRD sebanyak 4 orang pedaganh,” bantahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bulukumba, Munthasir Nawir menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan pungutan seperti yang diakui pedagang. Bahkan ia mengaku bingung dengan persoalan yang tiba-tiba muncul ke publik dan menyeret namanya.

“Jujur saya sangat bingung saat dikejar-kejar wartawan yang ingin melakukan klarifikasi soal perintah saya kepada kepala pasar. Itu tidak benar. Tidak pernah saya kasi perintah seperti itu,” tegasnya.

Dijelaskan, secara teknis kepala pasar bertugas membantu kepala seksi pasar melakukan penagihan retribusi kepada pedagang. Namun namun besaran retribusi tidak seperti yang diakui pedagang, tapi sesuai perda.

“Pada intinya saya tidak tahu soal itu apalagi memerintahkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Fahidin HDK mengatakan, rapat tersebut sebagai bentuk klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagai tindak lanjut atas aduan dugaan pungli di Pasar Sentral Bulukumba. Bukan untuk mencari kesalahan apalagi menghakimi pihak tertentu.

“Melalui forum ini kami memberikan kesempatan kepada semua yang kami undang untuk menyampaikan suara dan pendapatnya. Supaya semuanya clear, tidak jadi isu liar di masyarakat,” tegasnya. (*)