Beranda Bantaeng Bawaslu: Kerawanan Pemilu 2024 Bisa Cenderung Meningkat

Bawaslu: Kerawanan Pemilu 2024 Bisa Cenderung Meningkat

•  Penulis : | Rabu, 7 April 2021, 14:54 WITA
Ketua Bawaslu Bantaeng Muhammad Saleh, Ketua KPU Hamzar Hamna, dan perwakilan dari Pemkab Bantaeng Muzakkir (kiri ke kanan).
Ketua Bawaslu Bantaeng Muhammad Saleh, Ketua KPU Hamzar Hamna, dan perwakilan dari Pemkab Bantaeng Muzakkir (kiri ke kanan).

BANTAENG, RADAR SELATAN — Ketua Bawaslu Bantaeng, Muhammad Saleh menyebut kerawanan Pemilu 2024 mendatang bisa cenderung meningkat.

Sebab penyelenggaraan pemilihan akan dilakukan serentak. Apalagi revisi UU Pemilu ditarik dari prolegnas prioritas 2021.

“Potensi kerawanan untuk pemilu mendatang akan agak lebih berat lagi bagi penyelenggara karena akan serentak. Kemudian tentunya pemilu akan kembali ke UU 7/2017 dan Pilkada kembali ke UU 10/2016. Kalau kemudian 2024 potensi penyatuan Pilkada dan Pemilu, kalau itu dilakukan maka beban kerja akan sangat luar biasa,” kata Saleh di Rakor yang digelar KPU Bantaeng pada Rabu, 7 April 2021.

Beekaca dari pengalaman pemilihan sebelumnya, Pileg dan Pilpres secara serentak, banyak penyelenggara yang tumbang dalam berbagai tahapan tersebut.

“Nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian yang besar, karena potensi kerawanan akan lebih besar terjadi jika kemudian ini tidak diantisipasi lebih dini. Nah, KPU mulai start 2022, maka menjelang hari H tidak akan numpuk dan menghabiskan banyak tenaga dan energi, karena yang paling berat pada saat hari pemilihan dan pemungutan suara,” ujarnya.

Dia pun kembali menegaskan bahwa kerawanan pemilihan muncul hampir di semua tahapan. Seperti, kata dia, pada pemutakhiran data.

Pada pendataan ini, menurutnya bisa saja terjadi lantaran adanya human eror ataupun sistem eror. Hal itu bisa memicu terjadinya sengketa.

Termasuk dalam hal pemasangan alat peraga kampanye atau APK. “Pemasangan APK di bukan pada tempatnya. Ini repotnya juga, bahwa bawaslu sebnarnya tidak punya tugas untuk membersihkan. Namun karena Bawaslu yang ditegur jika tidak dibersihkan, maka terpaksa kita lakukan pembersihan yang bukan sebenarnya tugas Bawaslu. Tugas Bawaslu hanya mengontrol dan memberi rekomendasi,” jelasnya.

Selain itu, kerawanan lain yakni dalam hal penggunaan fasilitas tempat ibadah dan fasilitas pemerintah dalam melakukan kampanye, termasuk netralitas ASN dan Perangkat Desa, serta black campaign dan negative campaign. (*/Sid)