Beranda Hot News Heboh RI Masuk Negara A1 High Risk COVID-19 WHO, Ini Faktanya

Heboh RI Masuk Negara A1 High Risk COVID-19 WHO, Ini Faktanya

Minggu, 27 Juni 2021, 7:13 WITA

JAKARTA, RADAR SELATANViral informasi di sosial media dan aplikasi pesan terkait status COVID-19 di Indonesia. Pesan tersebut menyebut Indonesia masuk kategori negara high risk COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berikut isi pesannya:

BERITA TERBARU!

Secara resmi, hari ini WHO telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara A1 High Risk. Kami sekarang termasuk dalam kategori yang sama dengan India, Pakistan, Brasil, Filipina, dan sejumlah negara Afrika.

Artinya, negara lain berhak menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari Indonesia (dan negara-negara lain yang terdaftar di A1) memasuki wilayahnya.

Jumlah infeksi varian Covid meningkat drastis dalam sebulan terakhir, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Sangat disarankan bagi semua orang untuk tetap terkurung dan menahan diri dari berkumpul dengan publik untuk menghindari penyebaran virus lebih lanjut.

 

Terkait pesan viral tersebut, Kementerian Kesehatan RI menegaskan WHO tidak pernah membuat klasifikasi untuk suatu negara terkait pandemi COVID-19.

“Kami sudah memverifikasi informasi tersebut kepada WHO dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya,” tegas dr Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Sabtu (26/6/2021).

“Situasi masing-masing negara dilaporkan dalam laporan situasional yang diterbitkan WHO setiap minggu dan dapat diakses publik,” lanjutnya.

Nadia menambahkan secara umum, sejak 11 Maret 2020, kondisi pandemi diumumkan oleh WHO sebagai pernyataan bahwa seluruh dunia berkategori risiko tinggi (high risk) penyebaran COVID-19.

Lebih lanjut terkait aturan tentang travel band penumpang asal negara tertentu, biasanya dipraktekkan Health Quarantine atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau pemerintah negara tujuan.

“Dan ini sudah merupakan praktik umum dalam International Health Regulations sejak 2005. Jadi, keputusan itu adalah hak masing-masing negara sama seperti saat ini tidak menerima WNA dari India, Pakistan, bahkan kemarin sempat juga dari Inggris,” pungkas Nadia. ***