Beranda Bulukumba DPRD Bulukumba Soroti Belanja APBD Pemkab

DPRD Bulukumba Soroti Belanja APBD Pemkab

•  Penulis : | Rabu, 9 Juni 2021, 6:14 WITA

Jelang 100 Hari Kerja Harapan Baru

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakilnya Andi Edy Manaf resmi dilantik sejak 26 Februari 2021 lalu.

Andi Utta-Edy Manaf dilantik bersama 11 kabupaten daerah lainnya. Diantaranya adalah Kabupaten Maros, Kepulauan Selayar, Makassar, Gowa, Luwu, Pangkep, Barru dan Soppeng.

Kini usai pemerintahan dengan tegline Harapan Baru ini telah memasuki bulan ke empat memimpin kabupaten yang berjuluk Butta Panrita lopi ini. Publik pun menanti gebrakan dari pasangan calon yang diusung Partai Gerindra, PAN dan PKS ini.

Anggota DPRD Bulukumba, Muh. Tamrin menilai kerja pasangan Harapan Baru jelang 100 hari kerja Utta-Edy Manaf menilai gagal dalam hal membelanjakan uang APBD, khususnya belanja modal.

Terbukti hingga kini bulan ketiga triwulan II realisasi belanja modal masih sangat minim yakni masih presentase 13,5 persen.

Jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, memasuki triwulan ketiga telah mencapai 50 persen, bahkan pada saat itu juga dalam kondisi covid-19.

“Dampaknya perekonomian rakyat Bulukumba tidak jalan. Belanja modal belum ada yang terealisasi, uang ada di kas daerah tapi tidak tahu kenapa belum ada realisasi,” katanya.

Legislator Partai NasDem ini menilai pemerintah gagal mamahami uang APBD bahwa uang tersebut adalah milik rakyat Bulukumba yang dikelola pemerintah untuk dibelanjakan sesegera mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

Tamrin yang ditanya soal capaian dan kinerja yang dilakukan Andi Utta bersama Edy Manaf khususnya pengendalian banjir yang masuk dalam salah satu program 100 hari kerja, menurut dia belum menjadi tolak ukur.

“Belum bisa diukur berhasil atau tidak karena curah hujan insentitas nya masih normal. Terkait pengerukan okelah, tapi apakah hanya digali saja tidak ditata. Saya menilai Bulukumba mundur, itu dari segi penilaian BPK, dimana dari WTP jadi WDP,” tukasnya.

Senada juga disampaikan Legislator PDIP, Zulkifli Saiyye. Menurutnya jelang capaian kinerja 100 hari kerja, pemerintahan Andi Utta-Edy Manaf dinilai belum maksimal.

Baru pada penanganan masalah banjir dalam kota, launching 1.000 rumpon, penanganan pupuk bersubsidi, dan serapan gabah diakui telah berjalan .

“Semua sudah ada upaya tapi belum terealisasi semua, kita apresiasi apa yang menjadi keinginan bupati dan wakil bupati, tapi dalam hal APBD masih sangat kecil sekali, terutama dalam serapan anggaran dan pembangunan. Yang ada hanya pada belanja pegawai saja,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Keuangan, Andi Sufardiman yang dimintai tanggapan enggan memberikan komentar.

“Saya sarankan barangkali terkait realisasi belanja kegiatan dikonfirmasi ke Bappeda, karena di Bappeda yang melakukan monitoring realisasi kegiatan (fisik dan keuangan),” jawabnya.

Sekadar diketahui, saat ini sejumlah gebrakan terus dilakukan Pemkab Bulukumba khususnya menjalankan program 100 hari kerja. Selain melakukan upaya pengendalian banjir, Bupati Bulukumba, Muhtar Ali Yusuf juga mencanangkan program pengadaan 1000 rumpon di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari. Kegiatan ini dihadiri kelompok nelayan dari tujuh kecamatan.

Pengadaan rumpon merupakan bagian dari janji politiknya saat kampanye Pilkada kemarin. Rumpon ini merupakan program unggulan yang diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi nelayan. (faj/has)

Program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Terpilih

1. Pembenahan taman kota, lingkungan dan kebersihan

2. Pengadaan bibit unggul (perdana).

3. Pemberian insentif guru mengaji dan imam masjid

4. Pengerukan aliran sungai

5. Penanganan hama babi

6. Pembenahan drainase dalam kota dalam rangka penanggulangan banjir

7. Peningkatan penanganan pandemi Covid-19

8. Pencanangan perdana Rumpon

9. PPL harus ditempatkan di tiap desa, dan setiap dua desa terdapat posko

10. Penanganan ternak yang berkeliaran utamanya di dalam kota

11. Rancangan penataan organisasi perangkat daerah melalui DPRD

12. Pelayanan KTP dari kabupaten ke kecamatan