Beranda Bulukumba Perampingkan OPD Picu Kinerja Aparatur 

Perampingkan OPD Picu Kinerja Aparatur 

•  Penulis : | Kamis, 29 Juli 2021, 9:45 WITA

Misbawati A. Wawo, Sekda Bulukumba

BULUKUMBA, RADAR SELATAN —  Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba akan merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Setidaknya ada sembilan OPD yang dirampingkan. Dari 36 OPD menjadi 27 Dinas saja. Diantaranya

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Peridustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menangah , Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dengan perampingan OPD tersebut, tidak hanya  berdampak pada efesiensi penggunaan Angaran daerah tapi lebih pada efektiftas kinerja para ASN.

Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, A. Misbawati A. Wawo, kepada Radar Selatan. Menurutnya, perampingan berdampak pada efisiensi anggaran daerah. Lebih dari itu adalah untuk meingkatkan kinerja para aparatur.

“Kalau saya bukan pada soal efisiensi anggaran. Yang lebih penting adalah ASN lebih profesional bahkan kreatif dalam bekerja,” katanya, Rabu 28 Juli 2021.

Dia menjelaskan, perintah untuk perampingan OPD memang menjadi aturan kementerian dalam negeri karena akan ada perubahan kebijakan di mana tak ada lagi eselon IV di beberala OPD tertentu. Mereka akan dimasukkan dalam fungsional dan jabatan struktural lebih diperkecil.

“Jadi bukan nonjob tapi alih jabatan dari struktural ke fungsional. Ini malah lebih bagus  kan. Kerja tidak kerja setiap 4 tahun naik  pangkat tapi kalau kinerjanya tidak ada golongannya yah  disitu-situ saja. Intinya ini akan memicu dan memotivasi aparatur kita untik lebih giat dan cakap dalam bekerja,” terangnya.

Sebelumnya,  dengan perampingn OPD, daerah bisa menghemat Anggaran hingga miliaran rupiah. Seperti tunjangan jabatan yang bisa dihemat hingga Rp1,3 miliar, lalu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp2,8 miliar serta memghemat Biaya Operasional hingga Rp13 Miliar.***